RIAU24.COM -  PALEMBANG - Kasihan betul nasib warga Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel). Gara-gara masalah korupsi daerah mereka sempat menjadi daerah tak bertuan menyusul ditahannya Bupati Juarsah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap Dinas PUPR.

Kondisi ini menyebabkan kekosongan pemerintahan atau vacum of power, mengingat Juarsah belum mempunyai wakil bupati. Sementara Sekretaris Daerah Muara Enim beberapa waktu lalu meninggal dunia.

Beruntung Gubernur Herman Deru segera berinisiatif mengambil alih pemerintahan. Dia langsung memanggil sejumlah pejabat, mulai asisten hingga Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan rapat di Griya Agung Pelembang, Senin (15/2/2021) malam.

Rapat mendadak ini sebagai respons atas penahanan Juarsah oleh KPK. Herman Deru tak ingin terjadi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Muaraenim yang dampaknya pada pelayanan masyarakat dan pembangunan strategis.

Dia menunjuk pelaksana harian atau Plh kepada Sekdaprov Sumsel, Nasrun Umar. "Nasrun akan bertugas selama menunggu status hukum dari Juarsah yang dikeluarkan Mendagri, barulah menunjuk pelaksana tugas," ujar Herman Deru seperti dilansir Okezone.

Menurutnya, asisten I Erman Tabrani mengatakan, saat ini roda pemerintahan akan terus berjalan di bawah arahan gubernur. "Masyarakat diimbau tidak panik karena pelayanan publik tetap berjalan," katanya.