RIAU24.COM -  Kasus dugaan korupsi bantuan sosial yang kini tengah ditangani KPK, masih berlanjut. Di tengah pendalaman kasus itu, sorotan datang Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM). Hal itu terkait dengan kebijakan KPK yang belum juga bertindak terhadap Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery.  Terkait hal itu, ProDEM berencana akan menggeruduk Gedung KPK. 

Terkait rencana itu, Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule memastikan 

ancaman itu bukan sekedar isapan jempol belaka. Menurutnya, aksi itu akan dilakukan jika KPK tidak juga memeriksa politisi PDIP itu dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial.

Sedangkan supaya aksi itu berjalan dengan aman, pihaknya akan melakukan langkah seperti yang dilakukan Presiden Jokowi saat berkunjung ke NTT. Dalam hal ini, aksi akan dilakukan secara spontanitas, sehingga bila terjadi kerumunan massa, tidak akan tergolong pelanggaran terhadap aturan prokes dan PPKM. 

Iwan mengaku, awalnya pihaknya merasa heran dengan penggeledahan yang dilakukan KPK di kediaman politisi PDIP Ihsan Yunus. Sebab seharusnya, yang digeledah pertama sekali adalah Herman Hery.

Seperti dilansir dari pemberitaan tempo, disebutkan perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Herman Hery dan Ihsan Yunus mendapat kuota terbesar proyek bansos. Nilainya mencapai Rp3,4 triliun.