Dari nilai tersebut, yang mengalir ke perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Herman Hery mendapat 7,6 juta paket bantuan atau senilai Rp2,1 triliun.

“Anehnya, Ihsan Yunus yang digarap KPK lebih dulu,” lontarnya, dilansir rmol, Kamis 25 Februari 2021. 

Atas dasar itu, ProDEM mendesak KPK untuk segera menggarap Herman Hery. Jika tidak, maka pihaknya akan menggeruduk Kantor KPK.

Tiru Jokowi 

Sementara itu, untuk menghindari pelanggaran prokes dan PPKM, Iwan mengaku pihaknya akan melakukan aksi demo secara spontanitas.

Menurutnya, aksi itu mencontoh kehadiran Presiden Joko Widodo di NTT yang secara spontanitas menimbulkan kerumunan. Dengan begitu, maka aksi yang digelar di KPK tidak bisa dianggap pelanggaran prokes dan PPKM seperti Jokowi.