RIAU24.COM - Terpilihnya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara masih menjadi perhatian publik.

Dilansir dari Republika.co.id, Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebutkan Moeldoko secara vulgar mencederai nama baik Istana dan Presiden. 

"Akan sangat baik jika Presiden tanpa berjeda segera membebas tugaskan Moeldoko dari jabatan KSP yang saat ini diembannya. Kecuali Jokowi ingin dikenang publik merestui langkah Moeldoko lakukan sabotase Demokrat," ujarnya, Ahad, 8 Maret 2021.

Dia menyebutkan, kisruh Demokrat berbeda dengan peristiwa yang pernah ada di partai politik lain. Kondisi yang terjadi di Partai Demokrat tidak bisa dianggap konflik internal semata apalagi telah terpilihnya non kader sebagai ketua umum. 

Kurnia Syah memprediksi jika hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang akan mendapatkan legitimasi pemerintah. Dari sisi akses, Moeldoko memungkinkan akan mendapat legitimasi pemerintah, terlebih Menkopolhukam Mahfud MD sudah mengatakan soal syarat kelengkapan dokumen. 

"Tetapi, Menko melupakan hal fundamental, yakni legitimasi KLB abstain persetujuan ketua majelis tinggi partai, dari sisi ini semestinya Menko secara tegas mendeklarasi jika KLB Demokrat inkonstitusional, bukan justru membuat narasi seolah hanya soal dokumen pengajuan ke Menkum HAM," jelasnya lagi.