RIAU24.COM -  Hingga saat ini, kisruh di tubuh Partai Demokrat masih panas. Setelah kegiatan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3/2021) pekan lalu, kedua kubu yang bertikai masih saling serang. 

Dalam hal ini, Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut KLB tersebut tidak sah. Sedangkan kubu Moeldoko menuding Kongres 2020 adalah hasil persekongkolan jahat.

AHY sendiri langsung bergerak cepat mengunjungi Kemenko Polhukam, Kemenkumham, dan KPU. Langkah itu dilakukannya untuk memastikan bahwa kepengurusannya kubunya adalah yang sah dan sesuai aturan yang berlaku. 

Sedangkan kubu Moeldoko telah mendapatkan bangunan yang akan rencananya akan dijadikan kantor DPP pihaknya, yakni di Jalan Pemuda 172, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur (Jaktim).

Lalu, bagaimana caranya supaya konflik di partai berlambang mercy itu bisa tuntas? 

Dalam pandangan pakar hukum tata negara yang juga pengamat politik, Refly Harun, sebenarnya penyelesaiannya sangat mudah.