RIAU24.COM - Demonstran anti-kudeta terus melakukan protes pada hari Minggu - ketika Myanmar mendekati minggu ketujuh di bawah kekuasaan militer - dengan sekelompok anggota parlemen bersembunyi mendesak mereka untuk bergerak dengan "tak terkalahkan" untuk mengatasi "momen tergelap" negara.

Saksi dan media lokal melaporkan bahwa setidaknya dua orang tewas pada hari Minggu ketika pasukan keamanan menembaki para pengunjuk rasa. Seorang pria muda ditembak dan dibunuh di kota Bago, dekat ibu kota perdagangan, Yangon, kata saksi mata dan media lokal.

Dilansir dari Aljazeera, Kyaw Swar, seorang warga dan pengunjuk rasa dari kota Bago, mengatakan kepada kantor berita DPA bahwa seorang demonstran tewas oleh tembakan dan beberapa lainnya luka-luka.

"Ketegangan meningkat," katanya. Orang-orang tidak akan berhenti memprotes dan pasukan militer mencoba untuk menindak.

Outlet Kachinwaves mengatakan seorang pengunjuk rasa lainnya tewas di kota Hpakant, di daerah pertambangan batu giok di timur laut. Pada hari Sabtu, empat kematian dilaporkan di Mandalay, kota terbesar kedua di negara itu, dua di Pyay, sebuah kota di Myanmar tengah-selatan, dan satu di Twante, pinggiran kota Yangon.

Rincian ketujuh kematian diposting di beberapa akun media sosial, beberapa disertai dengan foto para korban. Lebih dari 80 orang telah tewas dalam protes yang meluas terhadap perebutan kekuasaan militer bulan lalu, kata kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik. Setidaknya 2.100 orang telah ditangkap.

Penjabat pemimpin pemerintahan sipil paralel Myanmar, yang ditunjuk oleh legislator yang dicopot menyusul perebutan kekuasaan oleh militer pada Februari, telah berjanji untuk mengejar "revolusi" untuk menggulingkan pemerintahan militer. Pekan lalu, Mahn Win Khaing Than ditunjuk sebagai wakil presiden oleh perwakilan legislator Myanmar yang digulingkan, Komite untuk Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang mendorong pengakuan sebagai pemerintah yang sah.

zxc2

“Ini adalah momen tergelap bangsa,” kata Mahn Win Khaing Than, yang sedang dalam pelarian bersama dengan sebagian besar pejabat senior dari partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi, saat berbicara kepada publik melalui Facebook di hari Sabtu.

Dia mengatakan pemerintah sipil akan "berusaha untuk membuat undang-undang yang diperlukan sehingga rakyat memiliki hak untuk membela diri" terhadap tindakan keras militer. CRPH telah mengumumkan niatnya untuk menciptakan demokrasi federal dan para pemimpin telah bertemu dengan perwakilan dari organisasi etnis bersenjata terbesar di Myanmar, yang telah menguasai sebagian besar wilayah di seluruh negeri. Beberapa telah menjanjikan dukungan mereka.

“Untuk membentuk demokrasi federal, yang diinginkan oleh semua etnis bersaudara, yang telah menderita berbagai jenis penindasan dari kediktatoran selama beberapa dekade, benar-benar diinginkan, revolusi ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyatukan upaya kita,” kata Mahn Win Khaing Than .

Pidatonya disambut dengan ribuan komentar menyetujui dari banyak yang mengikutinya di Facebook. Pemerintah militer telah menyatakan CRPH ilegal dan mengatakan siapa pun yang terlibat dapat didakwa dengan makar, yang membawa hukuman mati. CRPH telah menyatakan pemerintah militer sebagai "organisasi teroris".

“Kami telah melihat pengunjuk rasa turun ke jalan sejak pagi hari,” kata Tony Cheng dari Al Jazeera, melaporkan dari negara tetangga Thailand.

“Di Mandalay, ada penumpasan brutal kemarin, namun mereka keluar hari ini. Tampaknya pasukan keamanan telah mundur ke sana.

"Para pengunjuk rasa telah menyadari bahwa sangat sedikit yang dapat mereka lakukan dalam menghadapi tembakan dan peluru tajam sehingga mereka mencoba untuk memasang penghalang dan menggunakan alat pemadam api untuk menghalangi pandangan penembak jitu agar mereka mendapat kesempatan untuk melarikan diri."

Sebelumnya, kotapraja Monywa di Myanmar tengah menyatakan telah membentuk pemerintah daerah dan kepolisiannya sendiri. Di Yangon, ratusan orang berdemonstrasi di berbagai bagian kota setelah memasang barikade kawat berduri dan karung pasir untuk memblokir pasukan keamanan. Di satu daerah, orang-orang melakukan protes duduk di bawah lembaran terpal yang dipasang untuk melindungi mereka dari terik matahari tengah hari.

“Kami membutuhkan keadilan,” teriak mereka.

Pasukan keamanan menembakkan peluru gas air mata dan kemudian menembaki pengunjuk rasa di distrik Hlaing Tharyar di kota itu, kata saksi mata. "Mereka bertingkah seperti berada di zona perang, dengan orang-orang tak bersenjata," kata aktivis yang berbasis di Mandalay, Myat Thu.

Si Thu Tun, pengunjuk rasa lainnya, mengatakan dia melihat dua orang ditembak, termasuk seorang biksu Buddha. “Salah satunya terkena di tulang kemaluan, satu lagi ditembak mati hingga tewas,” katanya.

Seorang sopir truk di Chauk, sebuah kota di tengah Wilayah Magway, tewas setelah ditembak di dada oleh polisi, kata seorang teman keluarga. Siaran berita malam MRTV yang dikelola militer pada hari Sabtu menyebut para pengunjuk rasa sebagai "penjahat" tetapi tidak merinci lebih lanjut.