RIAU24.COM -BENGKALIS - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bengkalis, nyatakan siap untuk membuka diskusi dengan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Benglalis, terkait pengelolaan sejumlah pelabuhan di Kabupaten Bengkalis.

Hal tersebut disampaikan Ketua KADIN Bengkalis, Masuri, SH. Menurut Masuri bahwa Pemkab Bengkalis sebelum memputuskan dalam pengelolaan sejumlah pelabuhan ke pelindo, diminta terlebih dahulu membuka diskusi, untuk mencari plus minusnya.

"Kita memahami atas kerisauan Pemerintah Bengkalis, terkait sejumlah pelabuhan belum ada izin. Tetapi beberapa waktu lalu, Dirjen Kementerian Perhubungan Laut menyurati Dinas Perhubungan, salah satu syaratnya harus dibentuk BUP (Badan Usaha Pelabuhan) sebagai persyaratan pelabuhan,"ungkap Masuri, Senin 5 April 2021 kepada sejumlah wartawan.

Menurutnya, mengejar ketertinggalan ini, pemerintah harus segera membuat BUP. Nah BUP boleh dari BUMD yang sudah ada dihidupkan kembali, diteruskan, dan atau membuat perusahaan daerah baru, yang jelas khusus kemaritiman, khusus untuk mengelola pelabuhan-pelabuhan di Kabupaten Bengkalis.

"Justru jika dikelola koorperasi atau perusahaan daerah, ini kan jelas aset daerah dikelola oleh daerah notabene menjadi sumber (PAD) Pendapatan Asli Daerah. Kalau soal masa lalu, bahwa BUMD itu hancur dan juga banyak masalah, bukan masalah perusahannya, tapi kan masalah manajemen dan prilaku oknum. Kita harus berbuat lebih baik ke depan. Tetapi tidak sesimple itu, dan langsung menyerah dan menyerahkan ke pelindo,"ujarnya.

Sesungguhnya kalau di Kadin, pelindo itu mitra kadin. la juga harus berfikir arif dan bijaksana, memikirkan kearifan lokalnya. Ini sebuah lapangan kerja bagi warga masyarakat Kabupaten Bengkalis. Kalau sejumlah pelabuhan dikelola pemerintah daerah, maka pastilah rekrutmen tenaga kerja anak-anak Bengkalis, dan tidak akan ke mana-mana lagi.

"Kalau soal manajemen yang harus kita benahi ya ayok kita sama-sama pikirkan, paling tidak ada keseriusan. Ini juga sesuai dengan visi misi Bupati kita, sesuai juga dengan program prioritas Bupati kita. Maka kita berkewajiban mencari solusi yang terbaik,"ungkapnya.

"Harapan kita dari Kadin, dalam upaya mengelola pelabuhan, Pemerintah mau membuka diri untuk diskusi, mencari untung ruginya sampai di mana, ketika nantinya benar sejumlah pelabuhan dikelola pihak pelindo. Dan ketika kita kelola sendiri juga demikian. Artinya mari sama-sama diskusi terlebih dahulu, sebelum terlambat,"harap Masuri lagi.