RIAU24.COM -  PEKANBARU - Sebanyak 94 orang wartawan dari media cetak, online, televisi dan Radio se Provinsi Riau ikut orientasi dan ujian masuk calon anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau tahun 2021 

94 orang wartawan yang ikut orientasi dan ujian masuk calon anggota PWI Riau ini semuanya sudah mendapat rekomendasi dari Ketua PWI kabupaten/kota masing-masing. 

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari yakni Jumat (28/05/2021) dan Sabtu (29/05/2021) ini dibuka secara resmi oleh Ketua PWI Riau H Zulmansyah Sekedang didampingi Ketua Dewan Penasehat PWI Riau H Helmi Burman. 

"Selamat mengikuti orientasi dan ujian masuk calon anggota PWI Riau tahun 2021. Dari awal saya ingatkan, bahwa PWI dalam merekrut anggota tidak pernah lulus 100 persen. Sebenarnya seleksi awal sudah dilakukan oleh kawan-kawan PWI di kabupaten/kota. Di kita ini, setiap open rekrutmen banyak sekali yang mendaftar. Karena banyak dari daerah, kita minta teman-teman Pengurus PWI kabupaten/,kota untuk mengurus seleksi awal," tutur Zulmansyah mengawali sambutannya 

Seperti yang disampaikan Ketua Panitia, sebut Zulmansyah yang akrab disapa Zum ini, misalnya dari Pelalawan ada tiga orang tidak direkomendasi ikut ujian masuk anggota PWI ini, karena dianggap bukan wartawan. Kalau mereka keberatan, diskusinya di Pelalawan. 

"Daerah lain juga ada yang melapor. Pak Ketua, ini ada kawan-kawan yang ikut seleksi, tapi profesi sehari-hari bukan wartawan. Apa profesinya? Pedagang kelontong. Nggak usah diikutkan lagi. Kenapa dia mau ikut PWI? Dia katanya mau naik haji gratis. Aaa..naik haji gratis itu memang ada di PWI. Ada orang yang mau ikut, katanya ada baca berita mau naik haji gratis ikut PWI, ada. Ketua panitia ini kebetulan naik haji gratis. Haa..haji Abidin (Atas Biaya Dinas)," ujar Zulmansyah.

"Ada wartawan ditanya, kenapa harus ikut PWI? Nggak bisa jawab dia. Yang kayak gitu, nggak lulus. Karena itu ada pembekalan. Kawan-kawan diberikan pengetahuan, wawasan oleh senior-senior di PWI dalam proses wawancara. Biasanya kayak Bang Helmi, dia test per orang dia tahu ini bukan wartawan," pungkas Zulmansyah. 

Disamping itu, kata Zulmansyah, ada orang ikut test PWI sampai tiga kali tak lulus-lulus. Tiga tahun dia ikut tak lulus-lulus. Sekarang jadi pengurus PWI. 

"Kalau kawan-kawan pernah dengar nama Bang Oberlin Marbun, sekarang bendahara PWI Riau periode sekarang. Itu tiga kali tak lulus. Tiga tahun berturut-turut tidak lulus. Ujian di Pekanbaru tak lulus. Waktu itu PWI masih bergabung dengan Kepulauan Riau, ujian di Tanjung Pinang tak lulus, ujian di Dumai tak lulus. Tapi di terus ikut. Sampai akhirnya dia lulus dan mendapatkan Press Xard Number One (PCNO), karena dedikasi dan loyalitasnya sangat tinggi kepada organisasi PWI," ungkap Zulmansyah mencontohkan. 

Kawan-kawan yang ikut seleksi ini, kata Zulmansyah,  juga diharapkan seperti itu. Nanti kalau sudah bergabung, dijaga marwah wartawan, dijaga marwah profesi. Bagaimana menjaganya? "Sebagai wartawan, kawan-kawan diatur oleh Undang-Undang (UU) Pers dan diatur oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Tetapi sebagai anggota PWI, ada lagi aturan lain yang mengikat. Kalau kawan-kawan melanggar itu, pecat. Apa ada wartawan anggota PWI dipecat? Ada," tegasnya.

Dikatakannya, wartawan PWI harus taat pada Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga (PD PRT), Kode Etik Wartawan Indonesia  (KEWI) yang punya PWI. KEWI PWI ini berbeda dengan Kode Etik Jurnalistik terbitan Dewan Pers. Lebih banyak Kode Etik Wartawan Indonesia terbitan PWI. Kemudian ada namanya Kode Perilaku Wartawan.  

Sekarang ini, sambung Zulmansyah, ada empat organisasi warrawan yang diakui oleh Dewan Pers yang sudah terverifikasi.  Yang tertua dan terbesar namanya PWI. Kalau di Riau anggotanya 1.114 wartawan. 

"Jadi kawan-kawan yang ikut seleksi dengan jumlah 94 ini, kalau nanti lulus berarti bertambah anggota PWI Riau menjadi 1.208," katanya. 

Kemudian ada namanya Aliansi Jurnalistik Independen (AJI). Jumlah anggotanya 50, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan yang terbaru Pewarta Photo Indonesia. "Jadi ada empat yang diakui. Yang lain-lain belum diakui. Kalau belum diakui, belum terverifikasi Dewan Pers, keberadaan organisasinya masih diragukan," pungkasnya.***