Akhter mengatakan sudah ada kantor polisi di dekat kuil dan pos polisi di dalam bangunan kuil. "Tidak perlu meningkatkan kehadiran polisi di daerah itu," katanya.

Pemerintah setempat membantah memberikan tekanan pada keluarga Muslim atau secara paksa mengambil tanda tangan mereka. “Ini adalah 100 persen informasi yang dimasak dan salah,” Hakim Distrik Gorakhpur Vijayendra Pandian mengatakan kepada Al Jazeera, menambahkan bahwa terserah kepada orang-orang apakah mereka ingin memberikan tanah mereka atau tidak.

“Kami bahkan tidak mampu mengambil tanah siapa pun tanpa persetujuan mereka,” katanya, seraya menambahkan bahwa dokumen yang dibagikan di media sosial itu “sudah matang”.

“Informasi yang beredar 100 persen salah. Kami akan mengajukan FIR (laporan polisi) sesuai UU IT dan tindakannya sudah dimulai, ”tambahnya.

Pandian mengatakan "dokumen resmi ada pada saya".

“Informasi yang benar ada di pemerintah. Tidak ada kepemilikan paksa. Tidak ada pengakuan paksa," katanya. Ketika ditanya oleh Al Jazeera apa "informasi yang benar" itu, dia berkata: "Mengapa saya memberi tahu Anda?"