RIAU24.COM -  Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti blak-blakan. Menurutnya, jabatan presiden tiga periode berpotensi menimbulkan kekacauan politik hingga perpecahan bangsa.

"Wacana dan usaha perpanjangan masa jabatan dan presiden tiga periode berpotensi menimbulkan kekacauan politik dan perpecahan bangsa," ujarnya dikutip dari sindonews.com, Kamis, 2 September 2021.

Daripada memikirkan hal seperti itu dia mengharapkan sebaiknya semua pihak fokus saja pada penanganan Covid-19 dan dampaknya.

"Sebaiknya semua pihak sekarang ini lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya," ujarnya.

Tak terkecuali Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran pemerintahan yang turut mendukungnya.

Dia meminta mereka harus fokus melaksanakan amanat rakyat dan berkhidmat sampai akhir masa jabatan dengan sebaik-baiknya. 

Sehingga tak ada lagi pihak yang berusaha menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Seharusnya tidak ada lagi pihak yang berusaha melakukan amendemen masa jabatan presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan karena alasan apa pun," ujar Mu'ti.

Untuk diketahui, belum lama ini Presiden Jokowi bertemu dengan ketum partai pendukung pemerintahaan di Istana Negara, Jakarta. 

Dalam pertemuan itu Kepala Negara tegas menolak amendemen UUD 1945 untuk membuat masa jabatan presiden tiga periode.

Jokowi juga mengaku tidak berminat memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden RI.