RIAU24.COM - Afganistan benar-benar mengalami krisis. Disebut harga makanan dan bahan bakar telah melonjak dan Afganistan sejak dikuasai Taliban mulai kekurangan uang sebab berhentinya bantuan dari luar negeri.

Dilansir dari Okezone, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tak akan membiarkan miliaran dolar dana Afganistan lepas. Aset Afganistan dalam bentuk emas, investasi, dan cadangan mata uang asing yang saat ini telah dibekukan Amerika Serikat (AS) sejak Taliban ambil alih kekuasaan.

Pernyataan itu disampaikan pemerintahan Joe Biden walau ada tekanan dari kelompok kemanusiaan yang menyebut pembekuan aset itu bisa berakibat pada runtuhnya ekonomi Afghanistan.

Sebagian besar aset bank sentral Afghanistan senilai USD10 miliar (sekira Rp142 triliun), sekarang diparkir di luar negeri. Semua aset tersebut dianggap sebagai instrumen kunci bagi Barat untuk menekan Taliban supaya menghormati hak-hak perempuan dan supremasi hukum.

Pakar keuangan menaksir pembekuan aset ini bakal terjadi setidaknya selama beberapa bulan ke depan.

Pejabat dari Departemen Luar Negeri Amerika, Departemen Keuangan AS, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih serta badan-badan lainnya telah berdiskusi secara teratur soal keuangan Afghanistan sejak Taliban menguasai Taliban pada Agustus lalu.

Keputusan apa pun untuk mengeluarkan dana kemungkinan bakal melibatkan pejabat tinggi Amerika dari beberapa departemen namun akhirnya akan tergantung pada Presiden AS, Joe Biden, ujar para ahli sebagaimana dilansir Reuters.

 

Sebagai informasi harga makanan dan bahan bakar telah melonjak di seluruh Afghanistan. Kondisi buruk itu terjadi di tengah kekurangan uang tunai yang dipicu oleh penghentian bantuan asing, penghentian pengiriman dolar dan kekeringan.

 

Namun Departemen Keuangan AS minggu ini menyebut telah memberikan lisensi yang memberi wewenang kepada pemerintah AS dan mitranya seperti Western Union, perusahaan pengiriman uang terbesar di dunia, dan lembaga keuangan lainnya lampu hijau agar melanjutkan pemrosesan pengiriman uang pribadi ke Afghanistan dari para migran di luar negeri.

 

Tetapi Departemen Keuangan menegaskan juga tak mengurangi sanksi pada Taliban terkait pembatasan akses mereka ke sistem keuangan global, ujar seorang juru bicara ke Reuters.