RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menanggapi pernyataan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto yang menyebutkan memberikan sanksi bagi kader PDIP yang ikut dalam deklarasi calon presiden 2024 sebelum PDIP secara resmi memutuskan kandidat yang diusungnya di Pilpres 2024.

Dia menilai jika ancaman tersebut dilontarkan PDIP kepada kader terlibat deklarasi Capres 2024 merupakan wujud upaya mengganjal Ganjar Pranowo.

PDIP sendiri seakan ngotot ingin tetap memajukan Puan Maharani dalam Pilpres 2024.

"Pelarangan dan sanksi tersebut bisa saja merupakan bentuk kepanikan PDIP dan bagian dari cara untuk menggajal Ganjar. Di saat yang sama, PDIP ingin memuluskan Puan maju di 2024 nanti," ujarnya dilansir dari Rmol.id, Kamis, 23 September 2021.

Dia juga menilai, sikap PDIP yang demikian itu aneh bin ajaib. Sebab, secara tiba-tiba larangan itu muncul saat Ganjar Pranowo mendapatkan banyak dukungan.

"Sikap yang aneh, karena mestinya PDIP senang ada kader seperti Ganjar yang memiliki elektabilitas di atas. Mestinya kader yang ingin ikut deklarasi untuk Ganjar jangan diganjal agar dinamika dan demokratisasi di internal PDIP juga tumbuh," kata Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu.