RIAU24.COM -  Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah membela sahabatnya, Fadli Zon, setelah politikus Partai Gerindra itu ditegur oleh sang ketua umum Prabowo Subianto gara-gara menyindir dan mengkritik Presiden Joko Widodo berkaitan dengan bencana banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Fahri menilai teguran Partai Gerindra kepada Fadli usai mengkritik Jokowi tak etis. Menurut dia, partai politik mestinya tak boleh mengganggu wakil rakyat yang dipilih dan digaji rakyat.

Menurutnya, sikap Fadli masih menjadi bagian dari tugas DPR melakukan pengawasan karena seorang anggota DPR diberi amanat oleh rakyat untuk mengawasi jalannya Pemerintahan.

Mantan politikus PKS itu menekankan semua pihak mestinya tidak mengaitkan Fadli dengan partainya saat politikus Gerindra itu mengkritik pemerintah. Pun, hal serupa juga berlaku ketika seseorang menjadi wali kota, bupati, gubernur, maupun presiden. Parpol harus membebaskan kadernya yang menduduki jabatan publik. 

Tak habis disitu, Fadli lantas kembali menanggapi kericuhan ini di cuitan Twitter pribadinya @FahriHamzah, Senin (15/11)

"Saya katakan bahwa wakil rakyat adalah petugas rakyat bukan petugas partai. Ini sesuai dengan konsep #DaulatRakyat versus daulat partai atau daulat tuanku. Ini negara demokrasi bukan negara otoriter," tulis Fahri Hamzah.

Prabowo Subianto disebut telah memberi arahan langsung agar partai menegur Fadli karena mengkritik Jokowi yang tak mengunjungi Sintang. Arahan Prabowo tersebut telah dikonfirmasi juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman, Minggu (14/11).

Gerindra menegaskan bahwa sentilan Fadli ke Jokowi soal banjir Sintang itu bukan sikap resmi partai.

Drama itu ketika Fadli menyindir Jokowi saat menjajal sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) pekan lalu. Kala itu, lewat cuitannya, Fadli menyindir kapan Jokowi menengok wilayah Sintang di Kalimantan Barat yang hampir sebulan terendam banjir.