RIAU24.COM -  Perdana menteri pemerintah Taliban Afghanistan, Mullah Hasan Akhund, pada Rabu (19/1), meminta pemerintah negara-negara untuk secara resmi mengakui pemerintahan Taliban. Ia berargumen bahwa semua persyaratan sudah dipenuhi Taliban.

"Saya meminta semua pemerintah, terutama negara-negara Islam, harus mulai memberikan pengakuan," kata Akhund, dalam pernyataan pertamanya di televisi sejak menjabat pada September 2021, Rabu (19/1), seperti dikutip dari Reuters.

Akhund dan pejabat pemerintahan Taliban lainnya juga mendesak pemerintahan asing untuk melonggarkan pembatasan keuangan ke negara itu. Ini yang menjadi penyebab krisis ekonomi yang berkembang pascaperebutan kekuasaan pada Agustus lalu.

Lebih lanjut pemerintah mengapresiasi bantuan kemanusiaan yang terus berdatangan ke Afghanistan. Namun ditegaskan bantuan jangka pendek bukan solusi utama.

"Bantuan jangka pendek bukan solusi; kami harus berupaya mencari cara untuk mengatasi berbagai permasalahan secara fundamental," ujar Akhund.

Negara asing belum mengakui pemerintahan Taliban yang mengambil alih Afghanistan sejak hengkangnya pasukan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Taliban menguasai Afghanistan setelah mengalahkan pemerintahan yang dipimpin Ashraf Ghani, boneka Barat.

Namun setelah itu, negara-negara Barat membekukan aset perbankan Afghanistan berjumlah miliaran dolar AS serta memangkas bahkan menghentikan bantuan yang menjadi tulang punggung perekonomian Afghanistan.

Komunitas internasional meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga Afghanistan, sebagian besar melewati jalur resmi yakni Taliban. Namun di sisi lain, negara itu menghadapi krisis uang tunai dan ekonomi yang terus memburuk selama musim dingin. Jutaan warga jatuh ke dalam kemiskinan.