Tahun lalu, Sarkissian sempat berselisih dengan Perdana Menteri Nikol Pashinian karena sejumlah masalah, termasuk pemecatan kepala angkatan bersenjata menyusul kekalahan di Nagorno-Karabakh.

Setelah referendum pada Desember 2015, Armenia menjadi republik parlementer, dan kekuasaan presiden secara signifikan dibatasi, yang berarti peran perdana menteri dipandang lebih kuat.

“Presiden tidak memiliki alat yang diperlukan untuk mempengaruhi proses penting kebijakan luar negeri dan dalam negeri di masa-masa sulit bagi rakyat dan negara,” katanya