RIAU24.COM -  Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengaku pernah mendengar jika usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menyeret-nyeret nama Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Jika kabar itu benar, dia memastikan usulan tersebut tidak akan pernah mati walaupun mayoritas masyarakat dan partai politik (Parpol) menolaknya dikutip dari liputan6.com, Jumat, 4 Maret 2022.

"Berkaca dari yang sudah-sudah, sekali pun telah mendapatkan penolakan yang tinggi, wacana ini masih terus dikemukakan oleh pihak-pihak yang dekat atau menjadi bagian dari lingkar kekuasaan. Terbaca bahwa ini sistematis dan by design," ujarnya.

Alhasil, Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan sikap terkait usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut.

"Pak Jokowi mesti menyampaikan secara tegas dan mengambil sikap tegas pula terhadap pihak-pihak yang ingin menjerumuskannya melanggar konstitusi dan menjadi Malin Kundang reformasi agar ini benar-benar game over," ujarnya.

Termasuk meminta Jokowi menindak tegas anak buahnya yang nekat mengusulkan penundaan Pemilu 2024.

Alasannya karena usulan tersebut telah membuat gaduh dan melanggar konstitusi.

"Karenanya agar benar-benar game over dan tak lagi menjadi bola liar, maka Presiden Jokowi mesti tampil ke publik dan menyampaikan responnya atas ini," sebutnya.

"Tak bisa hanya diam dan membiarkan isu ini berlalu begitu saja. Jika diam, menjadi wajar jika publik akan berfikir bahwasanya Pak Jokowi tahu dan mau," ujarnya.