RIAU24.COM -  Demi bisa bebas dan mendapat kedaulatan, Indonesia diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintah Belanda.

Perkara tak lazim ini terjadi pada sebuah pertemuan yang dilakukan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 dengan sebutan Konferensi Meja Bundar (KMB) dikutip dari sindonews.com.

Uang itu berguna untuk mengganti rugi dana yang sudah dikeluarkan Belanda untuk agresi selama masa revolusi fisik mulai 1945 hingga 1949.

Jumlahnya juga tak main-main. Yakni 4,5 miliar gulden yang didapat Belanda dari hasil pinjaman Amerika  Serikat (AS).

Kala itu, AS mencanangkan program Marshall Plan yang menggelontorkan bantuan ke sejumlah negara di Eropa, Belanda salah satunya.

Ketika utang itu disuarakan, Hatta langsung menyanggupinya. Begitu pun dengan Soekarno.

Hal terpenting menurut Hatta adalah, Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan terlebih dahulu.

Seiring berjalannya waktu, utang itu baru lunas di tahun 2003, ketika Presiden Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden.

Banyak pihak yang kemudian beranggapan bahwa utang itu adalah pemberian wajib bagi Belanda, karena sudah melepaskan potensi terbesarnya di wilayah Timur.