RIAU24.COM -  Di tengah perang Ukraina yang terus berkecamuk di mana Rusia dan negara Blok Barat saling beradu senjata, 10 negara ini justru gemar mengirim tentara untuk menjadi juru damai di negara lain. 

Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-100, sebagai bentuk intervensi Negeri Beruang Merah ini terhadap serangan pemerintah Ukraina terhadap wilayah separatis  pro-Rusia Donbas (Ukraina Timur) yang berlangsung selama 8 tahun.

Negara Barat marah karena Ukraina digadang-gadang menjadi anggota terbaru Aliansi Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO), yang akan menjadi negara NATO dengan perbatasan terdekat terhadap jantung Rusia, yakni Moskow.

Mereka mendukung tentara dan milisi Ukraina dengan bantuan senjata dan sanksi ekonomi terhadap Eropa. Terbaru, negara Uni Eropa menjatuhkan paket sanksi keenam terhadap Rusia, yang utamanya mengembargo produk impor minyak dari daratan Rusia.

Sementara itu. pemerintah Amerika Serikat (AS) mengirim Multiple Launch Rocket System (MLRS) jenis High Mobility Artillery Rocket (HIMAR) dan amunisinya, empat helikopter serang Mi-17, senjata anti-tank Javelin sebanyak 1.000 unit, dan 15 kendaraan militer.

Sebelum ini, Rusia telah menjadi negara dengan penerima sanksi terbanyak di dunia meliputi sanksi keuangan dan perbankan (pembekuan aset Bank Sentral Rusia, pemblokiran bank Rusia dari sistem transaksi dunia yakni SWIFT), larangan ekspor-impor untuk produk tertentu, pembatasan investasi serta penutupan wilayah udara dan akses masuk.

Rusia membalas dengan memberlakukan larangan ekspor pada serangkaian produk hingga akhir 2022 mencakup ekspor peralatan telekomunikasi, medis, kendaraan, pertanian, dan listrik, serta beberapa produk kehutanan seperti kayu. Hal ini semakin membuat konflik semakin panjang.

Selain konflik Rusia-Ukraina, Kanada mencurigai China. Negeri di Amerika Utara itu menuduh pilot angkatan udara China berperilaku tidak profesional dan berisiko ketika jet tempur kedua negara berpapasan di wilayah udara internasional.

Jet Kanada sedang dalam misi di Jepang. Akibat kejadian itu, militer Kanada harus mengubah jalur penerbangannya untuk menghindari potensi tabrakan dengan pesawat China yang mencegat.

Insiden ini terjadi kurang dari 6 minggu setelah Ottawa dan Beijing memperbaiki hubungan diplomatik, pasca penangkapan eksekutif Huawei Meng Wanzhou di Desember 2018.

Bisa dibilang, negara-negara bekas anggota Blok Barat dan Blok Timur di era perang dingin sedang mengalami hubungan terburuk, sehingga sering kali muncul pernyataan keprihatinan dan kekhawatiran akan terjadinya Perang Dunia III.

Di tengah situasi militer global yang kain panas, Indonesia dan sembilan negara lain mencuri perhatian karena menjadi negara dengan jumlah tentara yang menjadi juru damai terbanyak dunia, sebagai kontingen pasukan perdamaian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).dilansir dari CNBC Indonesia 

Mengacu pada data Statista, saat ini diketahui ada lebih dari 97.000 personil berseragam PBB yang berasal dari lebih dari 120 negara. Mereka datang dari berbagai negara tanpa memandang latar belakang mulai dari besar dan kecil, kaya dan miskin.

Namun dari negara-negara tersebut, 10 di antaranya mencuti perhatian karena memberikan kontribusi terbesar di garnisun Penjaga Perdamaian PBB. Indonesia masuk di posisi ke-8  sebagai negara penyumbang personel penjaga perdamaian terbanyak dunia setahun terakhir.

Namun tahun ini, Indonesia naik peringkat menjadi negara pengirim personil pasukan perdamaian terbanyak ke-7 di dunia, dari 125 negara anggota, menurut Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2022, yang dipublikasi pada Kamis (6/1/2022).

Sebelumnya, Indonesia berada di peringkat ke-8 selama tiga tahun terakhir. Menariknya tidak hanya laki-laki, rupanya ada banyak pasukan perdamaian Indonesia yang berasal dari kalangan perempuan.

Pasukan perdamaian atau yang dikenal juga dengan istilah peacekeepers perempuan Indonesia, jumlahnya naik dari 5,9% pada tahun 2020, menjadi 6,7% persen pada tahun 2021. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga menyampaikan komitmen untuk kembali menambah sebanyak 1.000 personel dan penguatan kapasitas peacekeepers.

Tahun ini, Indonesia berkomitmen mengirim 5 satgas militer sebanyak 950 personel dan 1 satgas polisi dengan total 198 personil. Indonesia juga akan menyelenggarakan program peningkatan kapasitas peacekeepers, termasuk dalam skema UN Triangular Partnership Project(TPP).

Kontribusi Indonesia di pasukan perdamaian PBB ini dimulai sejak tahun 1957, saat Indonesia mengirimkan 559 personel infantri sebagai bagian dari United Nations Emergency Force (UNEF) di gurun Sinai, Mesir.