RIAU24.COM - Bupati Siak Alfedri meminta Badan Keuangan Daerah (BKD) bekerjasama dengan Satpol PP dalam mendukung penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati yang berkaitan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena menurut bupati Alfedri, tidak bisa hanya mengandalkan dinas terkait, namun harus didukung Satpol PP, Camat, Lurah dan Penghulu termasuk instansi vertikal seperti Kejari dan Polri.

"Tolong BKD libatkan Satpol PP dalam mendukung kelancaran penerimaan pendapatan asli daerah. Jadi Satpol PP tidak sekedar jaga kantor, jaga rumah atau sekedar patwal atau hanya penertiban. Tapi lebih dari itu, namun tugas Satpol untuk menegakan perda, PAD ini regulasinya kan perda, maka dari itu satpol harus turut serta,”kata Bupati Alfedri Rabu (29/6/2022).

Sambung dia, ada beberapa penyebab rendahnya target pendapatan PAD, diantaranya, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) ada keputusan MK, yang pada akhirnya pemda tidak bisa melakukan pemungutan.

”Belum lagi retribusi IMB ini harus menunggu Perda. Ini lah beberapa penyebap pengurangan dari PAD tapi kita yakin dengan potensi yang ada, perlu sinergitas dan kerjasama sehingga kita mampu meningkatkan PAD,"pesannya.

Rendahnya kesadaran wajib pajak, tambah dia, dibutuhkan cara-cara persuasif dalam mengejar target PAD. Termasuk penegakkan hukum terhadap pajak daerah.

"Kita sosialisasikan, dan tahapan selanjutnya, kalau tidak juga ya dibutuhkan penegakan hukum bagi yang melangar Perda,"pintanya.(Lin)