RIAU24.COM - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern melakukan penyelidikan terhadap PBB karena kegagalannya dalam menanggapi perang Rusia yang bangkrut secara moral di Ukraina.

Ketika berada di Lembaga Think Tank Institute di Australia, Ardern menentang hak Veto Dewan Keamanan PBB yang dipegang oleh lima anggota tetap dengan  mengumumkan reformasi.

“Rusia telah mengambil posisi bangkrut secara moral di dewan keamanan setelah membangun perang yang bangkrut secara moral dan illegal. Kita harus mereformasi PBB sehingga kita tidak harus bergantung pada masing-masing Negara yang memberlakukan sanksi otonom mereka sendiri” kata Ardern pada Kamis (7/7/22) dikutip dari independent.co.uk.

“Ketika mencari solusi untuk masalah, baik itu perang atau perselisihan, Selandia Baru akan beralih ke lembaga yang sama ini untuk bertindak sebagai mediator dan jika perlu, sebagai hakim,” sambungnya.

Sepanjang pidato yang disampaikan Perdana Menteri, Ardern menegaskan kembali bahwa keyakinan Negara Pasifik pada lembaga militer untuk mempertahankan ketertiban berbasis aturan global. Dan Ardern menambahkan bahwa ketika sistem gagal, Negara tersebut mencari hubungan berdasarkan kebijakan luar Negeri yang independen.

“Di sini, ketika sistem gagal, kami mencari kemitraan dan pendekatan berdasarkan prinsip kedua dari kebijakan luar negeri independen kami, nilai-nilai kami,” katanya.

Perdana menteri meminta Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin perang militer selama empat bulan ke Ukraina. Ardern juga menegaskan bahwa Selandia Baru dapat melakukan intervensi sebagai pihak ketiga di pengadilan.

Ardern menentang pandangan tentang perang konflik antara Barat versus Rusia. Ia menegaskan bahwa ini bukanlah perang Barat atau perang Rusia, bukan juga Demokrasi versus Otokrasi. Tetapi ini adalah perang Rusia.

/(dil)