RIAU24.COM - Ranil Wickremesinghe ditunjuk sebagai penjabat presiden Sri Lanka pada Rabu (13 Juli) ketika krisis politik dan ekonominya semakin dalam, sangat dekat dengan puncak kekuasaan tetapi mungkin tidak punya banyak waktu untuk menikmatinya.

Ketika dia diangkat menjadi perdana menteri pada Mei, itu adalah keenam kalinya anggota parlemen oposisi—yang dikenal di dalam negeri sebagai operator politik yang efektif—memegang jabatan itu.

Pengangkatannya disambut oleh beberapa orang pada saat itu, karena dia bukan dari dinasti Rajapaksa yang berkuasa yang telah menjadi simbol kekacauan sosial yang dicerca dan bukan milik partai parlementer dominan yang membentuk basis kekuatan keluarga.

Kemarahan yang meningkat di antara orang-orang Sri Lanka telah memenuhi jalanan Kolombo dalam beberapa hari terakhir dan menyerbu gedung-gedung penting pemerintah, mendorong Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk melarikan diri ke luar negeri.

Langkah pertama Wickremesinghe sebagai penjabat presiden adalah mengumumkan bahwa dia akan mengumumkan keadaan darurat nasional dan jam malam di barat negara tempat ibu kota komersial Kolombo berada. Perintah itu belum resmi diberlakukan. Wickremesinghe sebelumnya menawarkan untuk mengundurkan diri sebagai perdana menteri, dan jika dia melakukannya, pembicara akan menjadi penjabat presiden sampai pemimpin baru terpilih pada 20 Juli 2022. Namun dia belum mundur, memicu kemarahan di jalanan.

Pada hari Rabu, pengunjuk rasa menyerbu ke kantor perdana menteri meskipun polisi ditempatkan di luar menembakkan gas air mata. Wickremesinghe mendesak orang-orang dalam pesan video untuk menghormati konstitusi. Keberadaannya tidak diketahui.

Kepala pertahanan Sri Lanka, Jenderal Shavendra Silva, menyerukan agar tetap tenang. "Kami telah meminta para pemimpin politik untuk memutuskan jalan ke depan sampai presiden baru dilantik dan memberi tahu kami dan publik pada malam ini," kata Silva.

Negara dalam kekacauan

Satu-satunya anggota oposisi Partai Persatuan Nasional (UNP), Wickremesinghe dilantik oleh Rajapaksa pada Mei, menggantikan saudara laki-laki presiden, Mahinda Rajapaksa, yang mengundurkan diri di tengah protes jalanan sebelumnya.

"Kami menghadapi krisis, kami harus keluar darinya," kata Wickremesinghe kepada Reuters saat dia meninggalkan sebuah kuil di kota utama Kolombo tak lama setelah pengambilan sumpahnya. 

Pemadaman listrik, melonjaknya harga, kekurangan bahan bakar dan runtuhnya cadangan mata uang adalah tanda-tanda betapa rentannya ekonomi Sri Lanka. Negara ini sedang dalam pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk bailout, dan mengandalkan kredit dari India dan negara-negara Asia lainnya untuk memenuhi kebutuhan tahun ini.

Wickremesinghe, yang menikah dengan seorang dosen universitas pada tahun 1995, berasal dari keluarga politisi dan pengusaha terkemuka dengan minat besar di media.

Dia telah didorong ke dalam sorotan politik sebelumnya.

Pada tahun 1978, ia diangkat menjadi menteri kabinet termuda negara itu pada usia 29 tahun oleh pamannya, Presiden Junius Jayewardene. Dia menjadi pemimpin partai pada tahun 1994 setelah pembunuhan menyapu bersih beberapa anggota partai yang lebih senior.

Berbeda dengan Mahinda Rajapaksa, ia memiliki sedikit dukungan di luar pemilih perkotaan yang kaya. Wickremesinghe adalah satu-satunya anggota parlemen UNP di parlemen dengan 225 kursi di negara itu.

Kaum liberal ekonomi sudah memiliki pengalaman dengan IMF. Sri Lanka terakhir memiliki program IMF pada tahun 2016 selama salah satu masa jabatannya sebagai perdana menteri.

Dia juga telah membangun hubungan dengan kekuatan regional India dan China, investor dan pemberi pinjaman utama yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh atas negara kepulauan yang terletak di sepanjang rute pelayaran sibuk yang menghubungkan Asia ke Eropa.

Beberapa analis mengatakan dia adalah seorang politisi yang cerdik, pembuat kesepakatan yang cerdik dan seseorang yang mampu memainkan permainan panjang. Tapi dia tidak bisa lepas dari gelombang kerusuhan yang melanda Sri Lanka, bahkan jika dia tidak selalu berhadapan langsung dengan keluarga Rajapaksa yang sekarang dicerca yang telah mendominasi politik selama 20 tahun terakhir.

Pada 2019, presiden saat itu Maithripala Sirisena memecat Wickremesinghe, menggantikannya dengan Mahinda Rajapaksa, sebuah keputusan yang kemudian dinyatakan inkonstitusional.