RIAU24.COM -Rombongan DPRD Kabupaten Bengkalis berkunjung ke gedung DPRD Provinsi Riau demi mendapatkan masukan informasi saran Banmus, Bapemperda serta konsultasi terkait Pembentukan peraturan daerah, Kamis 29 Juli 2022 kemarin disambut Wakil ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto.

Pada pertemuan ini, sebagai pimpinan rapat Bapemperda tersebut sebagai ketua Sanusi. Sanusi mengatakan agar produk hukum dilahirkan berkualitas dan berdaya guna tentu harus sesuai dengan peraturan dan perundangan berlaku.  

Menurutnya, dengan lahirnya UU Cipta Kerja UU No 11 tahun 2020 tentu perlu harmonisasi Perda terdahulu yang sudah tidak relevan dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

"Pemerintah Daerah bersama DPRD baru saja mengesahkan Perda tentang pelayanan, penempatan, perlindungan tenaga kerja Perda Nomor 3 tahun 2022 dan Perda lainnya yang sudah disahkan,"ungkap Sanusi.

Diutarakannya, agar Perda yang sudah di bentuk tentunya sangat membutuhkan sinergitas dengan pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau guna mewujudkan kepentingan masyarakat yang lebih baik. Dengan lahirnya perda bisa berguna bagi kemaslahatan masyarakat banyak," ungkap Yong Sanusi.

"Pemekaran ini sudah berjalan selama 2 periode, dan beberapa hal yang berkaitan dengan masyarakat terkait pemekaran ini dan kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang paling lama sehingga DPRD untuk melahirkan inisiatif perda pemekaran itu tentunya melalui tahapan-tahapan yang sudah dilewati dan sudah disampaikan ke pemerintah Daerah yakni Bupati dan OPD terkait," sambungnya.