Sementara, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani pernah menyampaikan, perihal capres dan cawapres KIB baru akan dibahas setelah 17 Agustus 2022.

Pada tahapan ini, KIB bakal melibatkan organisasi masyarakat (ormas) agama dan nonagama.

"Tentu juga ya di lingkungan termasuk harus ada pengembangan komunikasi dengan parpol lain. Meski di kalangan partai-partai koalisi pemerintah yang tujuh, meskipun kami membelah dan tidak ada dalam koalisi," sebutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, elektabilitas Airlangga tak cukup besar untuk dicalonkan sebagai presiden di Pemilu 2024.

Jika Golkar memaksakan diri mengusung Airlangga sebagai capres lewat KIB, bukan tidak mungkin keutuhan koalisi Golkar, PAN, dan PPP itu goyah.

"Pencapresan Airlangga sendiri tentu akan dihadapkan pada tantangan elektabilitas individu yang masih terbatas," sebutnya.