China, kata Roth, “lebih dari pemerintah mana pun di masa lalu, berusaha merusak sistem hak asasi manusia PBB” – dengan menekan pejabat PBB, membalas para saksi dan mencoba menyuap pemerintah.

“Salah satu prioritas utama mereka saat ini, mungkin setelah Taiwan, adalah menghindari kecaman dari Dewan Hak Asasi Manusia,” kata Roth. Beijing mengklaim pulau Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai miliknya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk menguasai wilayah tersebut.

Rob Roe, duta besar Kanada untuk PBB, mengatakan reaksi China terhadap penyelidikan PBB tidak mengejutkan dan diperlukan tindakan baru.

“Kita perlu menangani pertanyaan ini. Kita perlu berurusan dengan pertanyaan tentang sanksi lebih lanjut apa yang akan diperlukan. Kita perlu menghadapi pertanyaan tentang langkah apa yang dapat diambil lebih lanjut untuk menanggapi sejauh mana krisis ini,” katanya.

Rayhan Asat, seorang pengacara Uighur yang bekerja untuk Dewan Atlantik dan saudara laki-lakinya dipenjara di Xinjiang, mendesak dunia untuk mendesak agar tindakan diambil, tidak hanya terhadap China tetapi juga perusahaan-perusahaan yang mendapat untung dari pelanggarannya.

“Kita seharusnya tidak membiarkan pemerintah China lolos dengan menormalkan apa yang dilakukan negara,” katanya, “karena pada akhirnya, ini adalah kekerasan negara.”  ***