RIAU24.COM - Komisi III DPRD Riau belum lama ini melakukan rapat kerja dengan PT Riau Petroleum terkait evaluasi progres participating interest (PI) 10 persen migas di wilayah kerja (WK) Provinsi Riau. 

Wakil Ketua Komisi III Zulkifli Indra mengungkapkan kinerja BUMD milik Pemprov Riau itu belum memuaskan. Ia tidak yakin PT Riau Petroleum mampu memenuhi target pendapatan jelang berakhir tahun 2022 ini. 

Oleh sebab itu, pihaknya mendorong perusahaan pelat merah tersebut lebih gesit mengejar target pendapatan 2023 yang telah ditetapkan Banggar DPRD Riau dengan TAPD.

Terlebih, kata dia, PT Riau Petroleum akan mendirikan lagi Anak Perusahaan Daerah (APD) baru untuk mengelola wilayah operasi migas Malacca Strait, Kepulauan Meranti. APD yang sudah ada yaitu PT Riau Petroleum Siak, Riau Petroleum Kampar, dan Riau Petroleum Rokan. 

"Makanya waktu rapat kemarin kami minta Riau Petroleum secepatnya urus PI 10 persen itu. Ini supaya tercapai target dan dividen untuk Pemprov Riau. Kalau sepanjang 2022 ini kan masih nol," kata Zulkifli Indra, Jumat (4/11/2022). 

Dengan penambahan APD baru, politikus Partai Demokrat itu berharap kegiatan operasional PT Petroleum bersama anak perusahaanya lebih produktif. Disamping itu ada potensi PAD yang besar dari bagi hasil migas tersebut.