Menu

Soal KTT G20, Anies Baswedan: Punya Peran Dalam Hadapi Krisis Iklim

Amastya 14 Nov 2022, 09:25
Anies menyebutkan presidensi KTT G20 Bali memiliki peran dalam hadapi krisis iklim /ist
Anies menyebutkan presidensi KTT G20 Bali memiliki peran dalam hadapi krisis iklim /ist

RIAU24.COM - Merespon KTT G20 Bali, Anies Baswedan menilai Presidensi tersebut memiliki peran dalam menentukan upaya menghadapi krisis iklim.

Hal ini disampaikan Eks Gubernur DKI Jakarta tersebut saat dirinya menjadi pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit yang merupakan salah satu side event di KTT G20 dan B20, Nusa Dua, Bali pada Sabtu (12/11/2022).

Pada kesempatana tersebut, Anies berbagi pengalaman saat memimpin Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim.

"Maka diperlukan integrasi vertikal antara pemerintah nasional dengan pemerintah-pemerintah lokal. Setiap kebijakan di tingkat lokal harus selaras dengan kebijakan dan target di level nasional," kata Anies dalam laman Instagram @aniesbaswedan dikutip, Senin (14/11/2022).

Figur Capres Nasdem ini juga membeberkan tiga prinsip yang selalu dipegangnya saat era kepemimpinannya.

Mulai dari mengubah tradisi Car Oriented Development (COD) menjadi Transit Oriented Development (TOD), kolaborasi hingga pengambilan kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan.

"Pencapaian luar biasa ini dimungkinkan berkat 3 prinsip yang selalu kita pegang; Pertama, selesaikan dari akar masalahnya mengubah kota yang tadinya car oriented development menjadi Transit Oriented Development," ucap Anies.

Kedua kata Anies, berkolaborasi dengan berbagai organisasi, pemangku kepentingan, dan mengajak warga kota terlibat juga.

Ketiga, Evidence-based policy yang mana pengambilan kebijakan harus selalu berdasarkan pada data dan ilmu pengetahuan.

"Meminta masukan dari para ahlinya, termasuk belajar dari kota/ negara lain di dunia yang juga menghadapi masalah serupa," jelasnya.

Lebih lanjut Eks Mendikbud RI itu juga menekankan, perlu adanya kemauan politik yang kuat guna menerjemahkan kebijakan menjadi aksi.

"Yang paling penting, harus ada kemauan politik yang kuat (strong political will) untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi dan tetap dalam jangkauan kemampuan fiskal kita," ucapnya.

(***)