RIAU24.COM - Bambang Wuryanto selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi soal penguman Calon Presiden (Capres) dari partainya.

Bambang Wuryanto menyebutkan kecil kemungkinan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Capres yang akan diusung di Pilpres 2024 dalam waktu dekat.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa PDIP akan mengumumkan nama Capres pada saat HUT Partai yang ke-50 pada 10 Januari 2023.

Isu itu beredar setelah Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal PDIP (Sekjen PDIP) menyatakan pengumuman capres PDIP oleh Megawati akan dilakukan pada 2023.

"Meski kemungkinan (capres diumumkan saat HUT PDIP) tersebut ada, tapi rasanya kecil ya," kata Bambang Wuryanto kepada wartawan, Senin (2/1/2023) dikutip sindonews.com.

Kemudian, pria yang akrab disapa Bambang Pacul tersebut tidak berkomentar banyak soal peluang Puan Maharani dan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP.

Dalam analisis pengamat politik, PDIP dihadapkan dua nama capres, yakni Puan dan Ganjar.

"Argumentasi yang dibangun Pak Doktor Hensat (Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Santrio) dan Pak Doktor Adi Pray (Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno) bukanlah argumentasi kaleng-kaleng, punya dasar fakta-fakta yang diabstraksikan dalam narasi analisis," terangnya.

Namun, Bambang mengingatkan tidak mudah membaca pola pikir Megawati. Saat dirinya menjadi Ketua DPP PDIP periode 2010-2015, yang mengikuti rapat secara fisik dua kali seminggu, sulit menerka apa yang akan diputuskan oleh Presiden ke-5 RI itu.

Apalagi saat kondisi pandemi Covid 19 seperti sekarang ini, rapat sangat jarang digelar secara fisik, sehingga keputusan Mega akan makin sulit diterka.

"Dengan frekuensi setinggi itu saja, saya jarang sekali tepat menerka keputusan Ibu, apalagi sekarang yang akibat Covid, sudah sangat jarang rapat dengan hadir fisik. Maka praktis terkaan makin melenceng jauhlah," ujar Ketua Komisi III DPR ini.

Menurut Bambang Pacul, hanya satu yang bisa ia pastikan, bahwa keputusan Megawati selalu dilandasi kepentingan bangsa dan negara, bukan pragmatisme semata.

"Hal yang bisa saya pastikan bahwa setiap keputusan Ibu selalu punya landasan kepentingan bangsa, kepentingan nasional, tidak pragmatis sebagaimana yang sering kita temui pada pemikiran kebanyakan orang," tandasnya.

(***)