RIAU24.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menilai, integritas pemilih jadi salah satu kunci untuk memberantas keberadaan politik uang.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh 
Komisioner KPU RI Idham Holik dikutip dari reublika.co.id, Kamis, 19 Januari 2023.

Akibat politik uang biaya untuk menggelar kampanye menjadi mahal.

Ini terjadi karena kontestan selalu menggelontorkan uang dalam jumlah besar untuk diberikan kepada para pemilih atau yang disebutnya dengan pragmatisme politik.

Solusinya libatkan semua pihak dalam setiap penyelenggaraan politik.

 "Jadi tak hanya penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang harus mencegah politik uang, tapi juga pemilih," sebutnya.

Pemilih juga harus memiliki integritas. 

"Kalau kita bicara pemilih yang berintegritas ini tentunya akan mengakhiri diskusi atau rumor pembiayaan kampanye yang mahal," yakinnya.

Tambahnya, untuk mewujudkan pemilih yang berintegritas, pemahaman masyarakat soal politik uang harus diubah terlebih dahulu. 

Salah satunya dengan memberikan pemahaman mendalam jika politik uang itu tidak hanya melanggar ketentuan pemilu dan hukum pidana, tapi juga dosa dalam kaca mata agama. 

"Kalau saja seluruh pemilih memahami politik uang itu tidak sekedar pada persoalan tindak pidana, bukan saja persoalan budaya destruktif, tapi kalau dipahami bahwa itu berkaitan dengan nilai-nilai agama, saya pikir kita bisa mengikis budaya pragmatisme politik itu," sebutnya.