RIAU24.COM - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan, dalam melihat calon pemimpin harus secara objektif lewat hasil kinerjanya. Menurutnya, dalam konteks tersebut, jangan hanya melihat elektoral dan keterampilan bicara saja.

Sinyal pesimisme ini dilakukan Hasto saat keluar pernyataan bahwa Anies Baswedan akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Hasto pun mempersilakan publik menilai kinerja Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dia mencontohkan proyek sodetan kali Ciliwung yang digagas Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak dilanjutkan Anies saat memimpin DKI Jakarta periode 2017-2022.

Ia menyebut proyek sodetan Ciliwung tersebut justru baru dilanjutkan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono usai Anies lengser.

"Kita lihat objektif aja, apakah di Jakarta, apakah program Pak Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot itu dilanjutkan dengan baik oleh Pak Anies? Kan rakyat bisa menilai," kata Hasto dilansir dari suara.com, Kamis (2/3).

Menurutnya, ketika Heru Budi Hartono menjabat sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta program-program yang tertunda kembali dilanjutkan.

"Kemudian begitu Pak Heru memimpin baru dilakukan sodetan untuk mencegah banjir dengan melakukan koneksitas Sungai Ciliwung tersebut, ini kan tidak dilakukan," tuturnya.

Bahkan soal proyek sodetan Ciliwung, lanjut Hasto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga tak sanggup untuk melanjutkan. Ia harap masyarakat bisa melihat objektif soal itu.

Menurut Hasto, seorang calon pemimpin harus dilihat secara objektif dari kinerja. Dia berharap agar masyarakat tak hanya memilih sosok pemimpin dari keterampilan berbicaranya.

"Mari kita lihat pemimpin itu secara objektif dari kinerjanya. Jangan kita terjebak dalam demokrasi elektoral hanya dengan melihat keterampilan berbicaranya," ucap Hasto.

Sebelumnya, Anies Baswedan menjawab pertanyaan mengenai langkahnya apabila terpilih sebagai presiden pada 2024 nanti. Salah satu pertanyaannya yang dijawab Anies, yakni apakah dirinya akan melanjutkan pembangunan IKN Nusantara apabila menjadi presiden ke-8 RI.

Anies tidak menjawab secara lugas pertanyaan tersebut. Hanya saja ia menegaskan kalau IKN saat ini bukan sekedar gagasan, melainkan sudah tertuang dalam bentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Karena itu, pembangunan IKN harus berjalan.