RIAU24.COM - Meneteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dikecam usai menyatakamn bangsa Palestina "tidak perna ada". 

Pernyataan tersebut disampaikan Smotrich ketika mengunjungi Paris, Prancis, Ahad (19/3/2023). 

Smotrich sendiri dikenal sebagai tokoh ekstrem kanan Israel yang diakomodasi di kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dibentuk pada Desenber 2022 lalu. 

"Tidak pernah ada itu yang namanya bangsa Palestina. Tidak ada sejarah Palestina. Tidaka pernah ada bahasa Palestina," kata Smotrich mengutip The Guardian. 

Pernyataan kontroversial ini dilontarkan hanya sehari usai delegasi Irael dan Palestina sepakat meringankan tensi di kawasan dengan dimediasi Mesir, Yordania, dan Amerika Serikat (AS). 

Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk pernyataan Smotrich tersebut yang dinilai "rasisi, fasis dan esktremis".

""Pernyataan-pernyataan menghasut ini, yang sejalan dengan klaim-klaim Zionis tentang 'tanah tanpa warga untuk warga tanpa tanah', dan bahwa tanah Palestina adalah 'disengketakan' dan yang menunjukkan kesombongan kekuasaan, tidak mengguncang kepemilikan kami atas tanah dan sejarah kami," kata Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Shtayyeh di Ramallah, Senin (20/3/2023), seperti dikutip dari Al Jazeera.

Pada 1 Maret 2023, Smotrich juga memicu kecaman setelah mengatakan Huwara, sebuah kota di Tepi Barat, Palestina, harus dimusnahkan.

Pernyataan itu dikeluarkan setelah ratusan pemukim ilegal Israel menyerbu dan membakar sejumlah rumah dan mobil milik warga Palestina. Serangan itu menewaskan satu orang Palestina.

Tensi Israel-Palestina sendiri memanas belakangan ini. Sepanjang 2023, menurut Associated Press, setidaknya ada 85 orang Palestina dibunuh Israel. Sebaliknya, dalam kurun yang sama, 14 orang Israel dibunuh Palestina.

Memanasnya tensi Israel-Palestina bertepatan dengan kontroversi yang mendera pemerintahan ekstrem kanan Netanyahu di Tel Aviv.

Pemerintahan Netanyahu menghadapi gelombang protes usai berencana merombak sistem hukum negara.

Koalisi Netanyahu berupaya mengambil alih sistem pemilihan hakim. Berbagai pihak menyebut upaya tersebut akan menyeret Israel lebih jauh ke otoritarianisme.

(***)