RIAU24.COM - Anggota Komisi I DPRD Riau, Mardianto Manan, sangat menyayangkan tindakan Sekdaprov Riau, SF Hariyanto dan keluarganya yang memamerkan gaya hidup 

hedon (hidup mewah) dan flexing (pamer).

Menurutnya, tindakan tersebut sangat sangat memalukan dilakukan oleh pejabat di negeri yang identik dengan budaya Melayu dan Islam. 

"Ini memalukan Riau. Katanya identik dengan budaya Melayu, Islam tapi ada pejabat yang menunjukkan gaya hidup hedonis seperti itu,"kata Mardianto, Selasa, 28 Maret 2023. 

Mardianto meminta, SF Hariyanto melakukan klarifikasi yang jujur terkait tindakan tersebut. Ia meminta agar tidak ada pembantahan sembarangan dan tidak menyebutnya sebagai barang KW atau hotel murah. 

"Jangan disebut barang KW, hotel murah. Ini kan jadi pertanyaan, apa iya? Orang akan kejar itu. Jangan dilakukan kebohongan di atas kebohongan. Mari berkata jujur, kalau memang iya minta maaf, keluarga diingatkan," tuturnya.

Ia mengaku prihatin, situasi ekonomi yang sulit dan diprediksi akan semakin berat di tahun 2023 ini, masyarakat malah disuguhi fakta-fakta kehidupan glamor pekerja negara. 

"Kita masih di situasi transisi Covid, gaya hidup ini kan menampar masyarakat yang sedang susah," tegasnya.

Politikus PAN itu meminta agar dilakukan pengusutan terkait sumber uang yang digunakan untuk membiayai gaya hidup tersebut. Ia menegaskan, gaji pejabat tersebut sudah jelas, sehingga perlu ditelaah dari mana sumber uang tersebut berasal.

"Ini perlu dilakukan kajian, termasuk pengusutan oleh lembaga-lembaga terkait. Apakah ini betul-betul KW, atau asli,"terangnya.

"Ini perlu klarifikasi yang jujur dan cepat, jangan dibantah sembarangan. Gajinya kan jelas, maka dapatnya dari mana itu perlu ada kajian, pengusutan untuk ditelaah dari mana sumber uangnya," tambah Mardianto.

Sebagai anggota DPRD Riau, Mardianto berharap legislatif dapat melakukan pemanggilan terhadap Sekdaprov terkait tindakan tersebut. 

Ia menegaskan, hal tersebut seharusnya dilakukan pimpinan DPRD untuk meluruskan hal tersebut, sehingga tidak memalukan provinsi Riau.

"Seharusnya DPRD melakukan itu, tapi itu melalui pimpinan lah. Saya pribadi, ada baiknya DPRD mendudukan Sekda untuk meluruskan centang prenang ini KW tak KW ini. Agar tak memalukan Provinsi Riau,"pungkasnya.