Setelah melalui rapat bersama OPD-OPD terkait dan konsultasi ke Provinsi Riau kemudian juga melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maka rapat paripurna ini bisa diadakan.

Rianto mengatakan, rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan catatan kebijakan bersifat administratif dan teknis yang berasal dari Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah berdasarkan atas capaian-capaian yang 
termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

"Dengan di paripurnakannya LKPJ ini maka sebaiknya Permasalahan yang ada di Kabupaten Bengkalis bisa diselesaikan terutama permasalahan penyeberangan roro yang menjadi penghubung masyarakat Bengkalis sehingga masyarakat bisa mudik dengan aman nyaman dan tentram dan diharapkan agar ini menjadi prioritas kepada OPD-OPD terkait untuk menyelesaikan permaslahan yang ada" ucap Rianto.