RIAU24.COM - Partai berkuasa di Afrika Selatan (Afsel), African National Congress, siap menyambut Presiden Rusia Vladimir Putin di negara itu kapan saja. Mereka akan mengabaikan surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk pemimpin Kremlin. 

Sekretaris Jenderal ANC Fikile Mbalula menyampaikan hal itu dalam sebuah wawancara dengan pembawa acara BBC HARDtalk, Stephen Sackur, yang bertanya apakah dia percaya pemerintah Afsel akan benar-benar menegakkan surat perintah penangkapan terhadap Putin yang dikeluarkan ICC. 

“Jika menurut ANC, kami ingin Presiden Putin ada di sini, bahkan besok, untuk datang ke negara kami,” kata Mbalula, yang dilansir Sindonews dari Russia Today, Jumat (26/5/2023).

"(Bagaimana pun) kami tahu bahwa kami dibatasi oleh ICC dalam hal melakukan itu,"katanya lagi.

Mbalula agak menghindari menjawab pertanyaan secara langsung, berpendapat bahwa sebenarnya tidak mungkin untuk menangkap begitu saja terhadap pemimpin suatu negara. 

“Putin adalah kepala negara, menurut Anda apakah kepala negara bisa ditangkap begitu saja?”tanya Mbalula. 

"Presiden Rusia sebenarnya telah bekerja untuk perdamaian antara Ukraina dan Rusia," ujarnya.

Dia lantas mempertanyakan kejahatan perang yang dilakukan Inggris dan sekutu Barat-nya, terutama oleh mantan PM Inggris Tony Blair, di Irak dan Afghanistan. Dia juga menekan jurnalis tersebut untuk menemukan bukti senjata pemusnah massal yang digunakan sebagai dalih Inggris untuk menyerang Irak. 

"Berapa banyak kejahatan yang dilakukan negara Anda di Irak? Berapa banyak kejahatan yang dilakukan orang lain yang begitu vokal hari ini di Irak dan Afghanistan? Sudahkah Anda menangkap mereka?" kata Mbalula. 

Pernyataan tersebut mendorong Sackur untuk mengakhiri diskusi tentang topik tersebut, di mana jurnalis Inggris itu beralih ke pertanyaan tentang urusan dalam negeri Afrika Selatan. 

Sekadar diketahui, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin dan Maria Lvova-Belova, komisaris presiden untuk hak-hak anak Rusia, pada pertengahan Maret. 

ICC menuduh kedua petinggi Rusia itu mengambil bagian dalam deportasi penduduk, termasuk anak-anak, secara tidak sah dan pemindahan penduduk yang tidak sah mereka dari wilayah pendudukan di Ukraina ke Federasi Rusia.