PPP Mengaku Lebih PD Usai MK Tak Ganti Sistem Pemilu 2024
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengaku lega setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka. Sumber: VOI
"Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang mengatur ihwal pemilihan umum, khusus berkenaan dengan pemilihan umum anggota legislatif, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 tidak menentukan jenis sistem pemilihan umum yang digunakan untuk anggota legislatif," sebut Suhartoyo.
