RIAU24.COM - Partai Nasdem melakukan pembelaan terhadap Rocky Gerung yang dilaporkan atas dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

NasDem mempersoalkan langkah relawan Jokowi yang melaporkan Rocky Gerung ke kepolisian atas dugaan penghinaan ke presiden. Ketua DPP NasDem Taufik Basari atau Tobas menilai seharusnya pernyataan Rocky itu tak perlu dibawa ke proses hukum.

"Dalam lingkungan demokrasi yang sehat, kita harus membiasakan diri terhadap setiap kritikan dan bahkan kecaman terhadap pihak-pihak yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan negara," kata Tobas dilansir dari news.detik.com, Selasa (1/8).

Tobas menekankan pemerintahan harus selalu membuka ruang bagi kritikan hingga hinaan. Menurutnya, pernyataan Rocky yang berujung pelaporan ke kepolisian membuat demokrasi menjadi tidak sehat.

"Amanat yang diberikan kepada penyelenggara negara dalam konteks demokrasi akan selalu membuka ruang bagi kritikan, kecaman bahkan mungkin hinaan. Ini berlaku kepada seluruh pejabat, mulai dari pejabat daerah, pejabat negara, wakil rakyat, hingga Presiden," kata Tobas.

"Karena itu, semestinya apa yang disampaikan Rocky Gerung tidak perlu sampai pada pelaporan pidana ke kepolisian. Demokrasi kita menjadi tidak sehat jika kita selalu mengedepankan pidana dalam perbedaan pandangan, termasuk dalam menyikapi kritikan dan kecaman atas suatu kebijakan pejabat negara," imbuh dia.

Anggota Komisi III DPR ini mewanti-wanti negara bisa mengarah ke otoritarianisme apabila kecaman direspons dengan pendekatan kekuasaan. Dia berharap demokrasi yang berjalan mengedepankan perdebatan pemikiran.

"Jika itu yang terjadi maka negara kita bisa menjurus kepada otoritarianisme karena kritikan dan kecaman dihadapi dengan pendekatan kekuasaan bukan perdebatan pemikiran ataupun penjelasan berbasis data, bukti dan fakta," kata dia.

"Saya berharap kita semua mendorong hidupnya demokrasi di negeri ini dan membiasakan diri dengan perdebatan pemikiran termasuk yang terdapat kritikan dan kecaman di dalamnya. Jangan gunakan hukum dan kekuasaan untuk menutup ruang demokrasi ini," lanjutnya.