RIAU24.COM - Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri melakukan pencegahan korupsi di bidang Infrastruktur di 11 wilayah, salah satunya Sulawesi Selatan.

Satgassus mengimbau pengusaha tidak melakukan suap dalam proyek pembangunan infrastruktur itu.

"Kepada para pengusaha agar tidak melakukan praktik korupsi, menyuap dan penyelewengan ketika mereka mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur," kata Wakasatgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Novel Baswedan dalam keterangan tertulis, Sabtu, 12 Agustus 2023.

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi antikorupsi kepada pejabat, pengusaha, mahasiswa dan masyarakat di Sulawesi Selatan terkait pencegahan korupsi dalam bidang pembangunan Infrastruktur. Sosialisasi dilakukan selama tiga hari.

Sosialisasi hari pertama dilakukan di Ruang Rapat Pimpinan Gubernur Sulawesi Selatan.

Satgassus membahas mengenai pencegahan korupsi pada sektor infrastruktur.

Sosialisasi yang berlangsung tiga hari itu tidak hanya bagi pemerintah daerah saja, tapi juga menyasar para kontraktor, mahasiswa, NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan jurnalis sebagai pengawas Pembangunan.

Rangkaian kegiatan sosialisasi tersebut dibuka Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

Dalam kegiatan ini, Hadir Bupati Gowa, Adnan Purichta, serta beberapa Wakil Bupati diantara Wakil Bupati Pinrang Alimin, Wakil Bupati Wajo Amran, Wakil Bupati Jeneponto Paris Yasir, Wakil Bupati Soppeng Lutfi Halide, Wakil Bupati Selayar Muhammad Yusuf, Wakil Bupati Luwu Utara Suaib Mansur, Wakil Bupati Toraja Utara Frederick V. Palimbong dan juga peserta perwakilan dari 24 Kabupaten Kota se Sulawesi Selatan.

Kamudian, sosialisasi hari kedua dilakukan di Swiss Bell Hotel Makassar, dengan peserta di antaranya Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), Realestate Indonesia (REI) Sulsel, Gapensi serta biro UKPBJ Sulsel.

Dalam sosialisasi ini, terjadi dialog interaktif antara pengusaha sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, Biro UKPBJ sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa serta Kejaksaan sebagai penegak hukum.

Sosialisasi hari ketiga dilakukan di Universitas Hasanuddin Makassar dengan peserta mahasiswa, jurnalis dan NGO.

Novel Baswedan mengajak mahasiswa, pers, NGO, dan masyarakat berperan aktif mengawasi pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing.

"Awasi dari adanya praktik korupsi yang tentu merugikan masyarakat, sebab pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan rencana pekerjaan. Sehingga jika mempunyai bukti, bisa melaporkan kepada penegak hukum terkait," ungkap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Anggota Satgassus Yudi Purnomo Harahap menyampaikan Satgassus fokus kepada pencegahan korupsi di infrastruktur karena merupakan proyek strategis, kunci suksesnya pembangunan dan berjalannya roda perekonomian di daerah. Pencegahan korupsi ini disebut perintah langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Yang ingin agar Polri berperan dalam upaya pencegahan korupsi untuk mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar dana proyek tidak diselewengkan sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat untuk kemajuan perekonomian," ujar Yudi. 

(***)