RIAU24.COM - Selama seminggu terakhir, Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina dan Taiwan. Namun porsinya dinilai tidak adil. Keputusan tersebut telah meningkatkan perdebatan di kalangan strategis Amerika, apakah dengan menyetujui setiap permintaan bantuan militer Ukraina yang lebih banyak, Washington tidak hanya mengabaikan Taiwan tetapi juga merusak kesiapan pertahanannya sendiri. 

Pada 29 Agustus, Pemerintahan Presiden Joe Biden mengumumkan paket bantuan militer berikutnya untuk membantu Ukraina, yang berisi kemampuan penting seperti rudal AIM-9M untuk pertahanan udara, amunisi untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, serta peralatan pembersih ranjau, rudal Javelin dan sistem anti-lapis baja serta roket lainnya, lebih dari 3 juta butir amunisi senjata ringan, ambulans, amunisi penghancur untuk mengatasi rintangan, serta suku cadang, layanan, pelatihan, dan transportasi. 

Paket senjata dan peralatan ini bernilai USD250 juta. Jumlah ini melebihi USD41 miliar yang telah disalurkan AS ke Ukraina sebagai bantuan militer.

Sebaliknya, pada 30 Agustus, Presiden Biden menyetujui bantuan militer hanya sebesar USD80 juta untuk Taiwan di bawah program Pembiayaan Militer Asing (FMF), yang biasanya digunakan untuk negara-negara berdaulat. 

Disebutkan bahwa FMF akan digunakan untuk memperkuat kemampuan pertahanan diri Taiwan melalui kemampuan pertahanan bersama dan gabungan serta meningkatkan kesadaran domain maritim dan kemampuan keamanan maritim. 

Itu adalah pengiriman peralatan militer AS yang pertama ke Taiwan di bawah program yang biasanya ditujukan untuk negara-negara berdaulat. Sebenarnya, AS tidak menganggap Taiwan sebagai negara merdeka, dan berkomitmen pada prinsip "Satu-China".