Pada kesempatan itu Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas memaparkan dihadapan para undangan mengatakan, tidak ada gubernur, bupati, maupun wali kota yang sukses jika birokrasinya tidak kompak. Untuk itu setiap kepala daerah, setiap pemda, perlu menentukan skala prioritas," ujarnya.

Lebih lantang ia mengurai lagi bahwa kunci dari kesuksesan program adalah pemimpin paham visi dan misi dan dapat menentukan skala prioritas. Program prioritas ini akan mempermudah dalam bekerja dan mengukur keberhasilan. “Banyak yang terlihat sibuk tapi kurang produktif. Anggaran habis tapi outcome-nya tidak tercapai,”ungkapnya.

Arahan Presiden Joko Widodo berpesan agar birokrasi tidak hanya jadi sekadar tumpukan kertas atau dokumen. Melainkan birokrasi harus bisa bermanfaat dan berdampak nyata bagi masyarakat. Salah satu contoh birokrasi yang berdampak nyata adalah perizinan yang mudah untuk pelayanan, serta transformasi digital dari segala aspek pemerintahan.

Lebih lanjut Azwar mengatakan, skala prioritas menjadi hal wajib yang harus ditentukan oleh kepala daerah. Hal tersebut dikarenakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik dalam hal pelayanan dan pembangunan fasilitas publik, terdapat keterbatasan dalam anggaran, kekuasaan, hingga kewenangan yang dimiliki daerah.

"Banyak yang penting, namun kita harus mendahulukan yang genting,"pungkas Menteri PAN-RB.