Pihaknya, ungkap Ersan dalam waktu dekat akan bertanya lagi ke pihak provinsi apa yang menjadi kendala. Sehingga SK Gubernur terkait APBD Perubahan Bengkalis belum dikeluarkan.

"Kalau dari Kemendagri saya dapat informasi dari BPKAD proses APBD Perubahan Bengkalis dapat diproses. Yang menjadi kendala dari provinsi sekarang ini yang kita tidak mengerti," bebernya.

Lanjutnya, pihaknya akan segera konfirmasi ulang dengan provinsi apa kendalanya. Karena jika ada kendala seharusnya pihak Provinsi akan meminta pemerintah Bengkalis memperbaiki.

"Sampai sekarang tidak ada permintaan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan APBD Perubahan ini perlu disegerakan, karena disana menyangkut dengan kepentingan masyarakat banyak,"ungkapnya lagi.

Diantaranya terkait gaji PPPK Bengkalis, BPJS Kesehatan, ADD dan banyak lagi item item yang masuk dalam APBD Perubahan,"Ini sudah terlalu lama setelah diajukan ke Provinsi belum juga SK Gubernur terkait APBD Perubahan Bengkalis turun. Kalau bisa secepatnya turun SK Gubernur tersebut sehingga kepentingan masyarakat banyak bisa segera dilaksanakan,"pungkasnya.