"Pertumbuhan populasi dan angkatan kerja serta kelangkaan pekerjaan telah mengakibatkan hilangnya generasi pekerja miskin, dan tidak terampil," klaim laporan itu.

"Pada saat pembentukan Otoritas Nasional Palestina pada tahun 1994, Gaza memiliki standar hidup yang sama dengan Tepi Barat, dengan rasio PDB per kapita terhadap Tepi Barat sebesar 97%."

Namun Rasio ini turun menjadi 44% dengan dimulainya pembatasan dan penutupan pada tahun 2007 dan mencapai titik terendah sepanjang masa pada tahun 2021 sebesar 27,7%.

Laporan PBB itu menunjukkan bahwa ekonomi Gaza telah "mengalami distorsi struktural yang signifikan karena pembatasan pergerakan, akses terbatas ke impor, hancurnya basis produktif, dan isolasi semi-autarkik dari pasar domestik dan global."

Situasi tersebuttelah mengurangi pangsa pertanian dan manufaktur dalam perekonomian, dari 32% pada tahun 1995 menjadi 17,6% pada tahun 2022.

"Kerusakan yang ditimbulkan di bawah pendudukan (Israek) meluas ke semua sektor ekonomi, yang paling menonjol di antaranya adalah hilangnya tanah dan sumber daya alam ke pemukiman, larangan atau pembatasan impor teknologi dan input tertentu di bawah sistem daftar penggunaan ganda dan hambatan untuk gerakan yang meningkatkan biaya produksi, transaksi dan perdagangan. Dimana dengan demikian mengikis dan menghambat daya saing semua produsen Palestina," jelasnya.