RIAU24.COM - Perwakilan koalisi yang menjabat Direktur Eksekutif Netgrit, Hadar Nafis Gumay menyayangkan Ketidakhadiran pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sidang laporan dugaan pelanggaran administrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Selasa 21 November 2023.

"Kami kecewa, prihatin dengan ketidakhadiran pihak Terlapor, KPU kita. Padahal ini adalah hal yang sangat penting, yang nyata-nyata sudah melanggar peraturan perundang-undangan, dan Peraturan KPU sendiri," sebutnya dikutip dari rmol.id.

Seharusnya pimpinan KPU menghadiri sidang perdana untuk mengetahui pokok permohonan Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan.

Sekaligus dapat menyampaikan jawaban.

"Dengan ketidakhadiran ini tentu akan memperpanjang proses persidangan laporan dugaan pelanggaran administratif ini," sebutnya.

Menurutnya, sikap KPU yang seolah tidak mementingkan proses penegakan hukum pemilu akan menjadi boomerang tersendiri bagi terlaksananya tahapan selanjutnya.