RIAU24.COM - Dalam perkembangan terbaru dari peluncuran satelit mata-mata Korea Utara, telah ditemukan bahwa salah satu tahap roket meledak setelah pemisahan pada hari Selasa (21 November).

Menurut analis, ledakan itu kemungkinan merupakan upaya penghancuran yang disengaja untuk mencegah pemulihan.

Rekaman itu ditangkap dalam kamera yang digunakan oleh Universitas Yonsei Korea Selatan untuk menonton dan mempelajari meteor, menurut kantor berita Reuters.

"Kali ini mereka tampaknya telah meledakkan propelan tahap pertama di udara," kata Byun Yong-Ik, seorang profesor astronomi di Universitas Yonsei, kepada Reuters.

"Tindakan semacam ini tidak terlihat dalam upaya peluncuran sebelumnya, dan itu bisa menjadi upaya untuk mencegah otoritas Korea Selatan dan AS memulihkan propelan karena dilengkapi dengan mesin baru."

Marco Langbroek, seorang ahli satelit di Delft University of Technology di Belanda, mengatakan video itu menunjukkan tahap pertama dan kedua, dengan tahap pertama meledak setelah pemisahan tahap kedua.

"Ini tentu tidak biasa," katanya kepada Reuters, mencatat bahwa sebagian besar tahap roket dibiarkan jatuh ke laut.

Langbroek kemudian mengatakan bahwa belum jelas apakah tindakan itu disengaja atau kecelakaan, namun, Korea Utara mengatakan bahwa mereka telah menggunakan mekanisme penghancuran selama peluncuran terakhirnya pada bulan Agustus sebagai tindakan pengamanan setelah roket gagal.

"Saya merasa sangat mungkin bahwa itu dilakukan dengan sengaja, untuk mencegah pemulihan tahap utuh oleh Barat," katanya.

Tentara Korea Selatan berusaha menemukan dan memulihkan puing-puing dari roket, kata kementerian pertahanan Korea Selatan pada Kamis (23 November).

Korea Utara tangguhkan kesepakatan militer dengan Korea Selatan

Pyongyang pada hari Kamis (23 November) menangguhkan pakta militernya dengan Seoul, memperingatkan lebih lanjut bahwa mereka akan menempatkan angkatan bersenjata yang kuat dan peralatan militer canggih di daerah perbatasan.

Ia juga mengutuk Korea Selatan karena menempatkan kesepakatan di bawah tekanan melalui provokasi militer, yang menyatakan bahwa perjanjian itu telah lama direduksi menjadi secarik kertas belaka.

“Korea Selatan harus membayar mahal atas provokasi politik dan militer mereka yang tidak bertanggung jawab dan serius yang telah mendorong situasi saat ini ke fase yang tidak terkendali," kata kementerian itu.

Ini terjadi setelah Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan operasi pengawasannya di sepanjang perbatasan dan juga akan menangguhkan sebagian kesepakatan 2018.

(***)