RIAU24.COM - Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menyebut pihaknya tak mau bertanggung jawab atas dugaan kebocoran data pemilih Pemilu.

Alasannya karena pemegang data Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikutip dari rmol.id, Senin 4 Desember 2023.

"Kan ini ada anggapan orang, bisa jadi kebocorannya juga dari Bawaslu gitu. Terbangun framing begitu. Kami perlu tegaskan, enggak. Karena di Bawaslu, data yang kami miliki sangat terbatas, tidak semua elemen data kami punya," sebutnya.

Kabar yang beredar, total 500 ribu data pemilih, 252 juta telah diretas.

"Sehingga kalau nomor NIK, nomor KK, atau misalnya nama orang tua kandung, itu Bawaslu enggak punya. Jadi data yang ada di kami memang hanya 8 elemen saja, nama, alamat, RT/RW, usia gitu," ujarnya.

Tambahnya, data-data yang bersifat pribadi tak pernah dibagikan KPU kepada Bawaslu, baik dalam konteks data Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga Daftar Calon Tetap (DCT).

"Data yang dikasihkan KPU ke Bawaslu itu, pada konteks hari ini dalam mekanisme yang sangat ketat. Misalnya, kami pun tidak turunkan ke bawah, karena potensi untuk bocornya kan tinggi," ujarnya.