"Kami ingin sampaikan, bahwa Bansos itu adalah hak masyarakat, jangan dipolitisir, apalagi sampai masyarakat diancam, jika tidak memenuhi keinginan camat, Bansos nya bisa di stop,"ujarnya lagi.

Untuk itu, dengan adanya aksi ini, Hafis ingin mengajak seluruh masyarakat, baik yang ada di Rupat, maupun di daerah lain, agar tidak terpengaruh dengan intervensi camat.

"Kalau menemukan indikasi ASN yang tidak netral, terutama Camat, lurah atau kepala desa , jangan lupa didokumentasikan, kita laporkan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan) dan kita viralkan. Karena pesta demokrasi tidak boleh ada intervensi," tegasnya.

Aksi ini sendiri dimulai dengan long march dari Simpang Kampung Jawa sampai ke Kantor Camat. Long march ini menyita perhatian masyarakat, dan hasilnya banyak masyarakat yang akhirnya ikut dengan demonstran tersebut.