"Mohon maaf ya, waktu saya gubernur provinsi, yang pertama membolehkan WFA ke PNS secara resmi legal itu Jawa Barat. Konsepnya empat satu, 4 kerja 1 anywhere. Tiga dua, 3 kerja 2 anywhere dan seterusnya. Jadi kita nih harus berubah," jelasnya.

RK mengatakan pindahnya Ibu Kota ke IKN akan menjadi sebuah gagasan besar untuk Jakarta. Memungkinkan Gedung Kementerian akan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Bisa, karena ada Rp 1.600 triliun aset Pemerintah Pusat di Kota Jakarta yang bisa dimanfaatkan secara teknis, Rp 300 triliun-an mayoritas di Monas. Bayangkan di Monas tiba-tiba jadi peedestrianisasi gitu ya, gedung-gedung kementerian tiba-tiba ada yang jadi RTH, museum, mengurangi beban banyak sekali," tuturnya.

RK menilai Jakarta akan mendapatkan banyak keuntungan jika Ibu Kota berpindah ke IKN. "Nah jadi Jakarta, poin saya, akan mendapat banyak benefit (keuntungan) dengan pengurangan beban pindahnya IKN dan juga pasca aset-aset itu nanti dikonversi dikemaslahatan," ucapnya.