RIAU24.COM - Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN Amin) berencana melaporkan Presiden Joko Widodo ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Laporan ini dilayangkan buntut pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak, asal tidak menggunakan fasilitas negara dikutip dari inilah.com, Kamis 25 Januari 2024.

"Dengan statemen terang-terangan seperti itu tentu berdampak tidak baik bagi stabilitas politik kita," ujar Ketua THN Amin, Ari Yusuf Amir.

Padahal, netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri dan pejabat negara sangat dibutuhkan pada Pemilu, demi menjaga stabilitas politik.

"Kalau ASN, TNI dan Polri berpihak ke salah satu Paslon, bagaimana mereka menjaga ketertiban sosial di masyarakat," sebutnya.

Mereka tidak main-main karena THN Amin saat ini sedang menyiapkan dan melengkapi format pelaporan terkait pernyataan Jokowi.