RIAU24.COM - Hakim di pengadilan tinggi PBB pada hari Rabu (31 Januari) menemukan bahwa Rusia melanggar unsur-unsur perjanjian anti-terorisme PBB, tetapi menolak untuk memutuskan tuduhan yang diajukan oleh Kyiv bahwa Moskow bertanggung jawab atas penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ukraina timur pada tahun 2014.

Dalam putusan yang sama, hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) menemukan bahwa Rusia telah melanggar perjanjian anti-diskriminasi dengan gagal mendukung pendidikan bahasa Ukraina di Krimea setelah aneksasi semenanjung tahun 2014.

Keputusan itu merupakan kemunduran hukum bagi Kyiv.

Pengadilan menolak permintaan Ukraina untuk memerintahkan reparasi atas kedua pelanggaran tersebut dan hanya memerintahkan Rusia untuk mematuhi perjanjian tersebut.

Perwakilan Ukraina Anton Korynevych menekankan keputusan itu penting bagi Kyiv karena itu menetapkan Rusia melanggar hukum internasional.

"Ini adalah pertama kalinya secara resmi, secara hukum Rusia disebut pelanggar hukum internasional," katanya kepada wartawan setelah putusan itu.

Ukraina mengajukan gugatan di ICJ, juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia, pada 2017, menuduh Rusia melanggar perjanjian anti-terorisme dengan mendanai separatis pro-Rusia di Ukraina.

Hakim pengadilan mengatakan Moskow melanggar perjanjian anti-terorisme PBB dengan tidak menyelidiki tuduhan yang masuk akal bahwa beberapa dana dikirim dari Rusia ke Ukraina untuk kemungkinan mendanai kegiatan teroris.

Panel 16 hakim memerintahkan Rusia untuk menyelidiki tuduhan pendanaan terorisme yang masuk akal tetapi menolak permintaan Kyiv untuk reparasi.

Pengadilan menolak untuk memutuskan jatuhnya MH17, mengatakan pelanggaran pendanaan terorisme hanya berlaku untuk dukungan moneter dan keuangan, bukan untuk memasok senjata atau pelatihan seperti yang dituduhkan oleh Ukraina.

Ukraina berpendapat bahwa Rusia memasok sistem rudal yang menembak jatuh pesawat, tetapi tidak menuduh dukungan keuangan dalam hal itu.

Dalam sidang di pengadilan di Den Haag Juni lalu, Rusia menolak tuduhan Ukraina bahwa mereka mendanai dan mengendalikan separatis pro-Rusia di Ukraina timur sebagai fiksi dan kebohongan terang-terangan.

Dalam kasus itu, yang telah memakan waktu hampir tujuh tahun, Kyiv menuduh Rusia memperlengkapi dan mendanai pasukan pro-Rusia, termasuk pemberontak yang menembak jatuh MH17 pada Juli 2014, menewaskan semua 298 penumpang dan awak.

Pada November 2022, pengadilan Belanda menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada dua orang Rusia dan seorang Ukraina secara in absentia karena peran mereka dalam bencana tersebut.

Di Krimea, Ukraina mengatakan Rusia berusaha menghapus budaya etnis Tatar dan Ukraina. Pengadilan menolak semua klaim yang terkait dengan Tatar tetapi menemukan Moskow tidak berbuat cukup untuk mendukung pendidikan bahasa Ukraina.

Putusan pengadilan bersifat final dan tanpa banding, tetapi tidak memiliki cara untuk menegakkan putusannya.

Pada hari Jumat, ICJ akan memutuskan dalam kasus lain di mana Ukraina menuduh Moskow secara keliru menerapkan Konvensi Genosida 1948 untuk membenarkan invasi 24 Februari 2022.

(***)