RIAU24.COM -Gelombang kritik terhadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dari para akademisi terus bermunculan. 

Suara kritik datang dari kampus-kampus seperti UGM dan UII. 

Hal ini berkaitan dengan kritikan mereka yang menilai Jokowi melakukan penyimpangan di tengah proses penyelenggaraan negara.

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan menilai kritikan yang datang dari sejumlah civitas akademika itu menunjukkan bahwa telah terjadi masalah serius dalam pemerintahan Jokowi.

"Kalau kampus kampus sudah mulai menyuarakan artinya ada masalah yang serius. Ini perlu jadi perhatian kita semua," kata Anies usai kampanye akbar yang digelar di Lapangan Reformasi, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (1/2).

Anies menyebut perubahan yang pihaknya perjuangkan semata mata untuk mengembalikan demokrasi pada jalurnya.

"Kami yang menjalani beberapa waktu ini saya merasakan dan kami yakin bahwa yang kami perjuangkan perubahan untuk mengembalikan demokrasi pada jalurnya, tata cara pemerintahan yang berdasarkan pada nilai demokrasi yang mengayomi semua itu yang kami perjuangkan," ujarnya.

Dia pun berharap Pilpres pada 14 Februari 2024 dilaksanakan dengan jujur adil dan seluruh penyelenggara dapat bersikap netral.

"Jadi mendengar kampus-kampus sekarang mulai memberikan pandangannya kami melihat objektif yang perlu didengar dengan amat serius," ungkapnya.

Sebelumnya, civitas akademika UGM menyuarakan kritik kepada Presiden Jokowi. UGM menilai Jokowi telah melakukan penyimpangan dalam proses penyelenggaraan negara.

Lewat 'Petisi Bulaksumur', civitas UGM menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.

Selain itu, ada juga pernyataan yang disampaikan Universitas Islam Indonesia (UII). 

Civitas Akademika UII mendesak Jokowi kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.

Jokowi diminta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden di Pilpres 2024.

(***)