RIAU24.COM - Menteri Kesehatan Korea Selatan Cho Kyoo-hong, mengumumkan pada hari Senin (4 Maret) bahwa pihak berwenang akan mulai memeriksa rumah sakit untuk mengambil tindakan hukum terhadap dokter trainee (magang) yang telah bertahan dalam pemogokan terhadap rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran bahkan setelah batas waktu 29 Februari.

Sekitar 9.000 dokter residen dan dokter magang, yang merupakan sekitar 70 persen dari total dokter di negara itu, telah mogok sejak 20 Februari karena peningkatan kursi medis yang mereka katakan akan membebani sistem tanpa mengatasi masalah sistemik.

Meskipun ada peringatan dari pemerintah tentang potensi hukuman administratif dan hukum, termasuk penangguhan lisensi medis dan denda atau penjara, dokter peserta pelatihan yang memprotes belum kembali bekerja pada akhir bulan lalu.

Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong mengatakan selama briefing yang disiarkan televisi pada hari Senin, "Mulai hari ini, kami berencana untuk melakukan inspeksi di tempat untuk mengkonfirmasi dokter trainee yang belum kembali dan mengambil tindakan sesuai dengan hukum dan prinsip tanpa kecuali."

Dia menambahkan, "Harap diingat bahwa dokter yang belum kembali mungkin mengalami masalah serius dalam jalur karir pribadi mereka."

Bagi para dokter yang memutuskan untuk kembali ke tugas mereka, pemerintah menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan keadaan tertentu ketika mempertimbangkan tindakan apa pun terhadap mereka.

Wakil Menteri Kesehatan Park Min-soo lebih lanjut mengumumkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk menangguhkan lisensi medis dari sekitar 7.000 dokter trainee yang telah meninggalkan pekerjaan mereka untuk memprotes.

Para dokter yang memprotes telah menunjukkan sedikit indikasi untuk kembali bekerja.

Asosiasi Medis Dunia, sebuah kelompok yang mewakili dokter secara global, mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu (3 Maret) di mana mereka mengutuk upaya pemerintah Korea untuk membungkam suara dokter.

Apa yang dituntut dokter?

Para dokter yang mogok berpendapat bahwa pemerintah harus mengatasi gaji dan kondisi kerja sebelum mencoba meningkatkan jumlah dokter.

Pemerintah, bagaimanapun, berpendapat bahwa rencana untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran sebesar 2.000 mulai tahun akademik 2025 sangat penting dalam masyarakat yang menua dengan cepat, di mana rasio dokter-pasien tetap menjadi salah satu yang terendah di antara negara maju di 2,6 dokter per 1.000 orang.

Sementara rencana untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran mendapat dukungan publik, dengan sekitar 76 persen responden mendukung, para kritikus menuduh pemerintah Presiden Yoon Suk Yeol tidak cukup berkonsultasi dan memilih pertarungan mengenai masalah ini menjelang pemilihan parlemen pada bulan April.

(***)