RIAU24.COM -Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Refly Harun, menilai kesaksian empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) normatif seperti laporan kerja. 

Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menilai justru keterangan empat di MK menjadi boomerang untuk kubu Anies dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Ya memang seperti laporan karena kehadiran 4 menteri tersebut adalah untuk 'memberi keterangan' sebagaimana dikemukakan dalam surat panggilan MK. Memberi keterangan adalah menerangkan apa adanya terkait dengan dana perlindungan sosial dan bantuan sosial dalam APBN tahun 2023-2024, bukan datang untuk 'ngalor-ngidul' menggunjingkan bansos seperti obrolan di warung kopi," kata Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, kepada wartawan, Sabtu (6/4/2024).

"Kalau memberi keterangan memang seperti melaporkan sesuatu sebagaimana adanya. Kehadiran mereka bukan untuk menafsirkan, apalagi untuk membenarkan apa yang dikemukakan dalam kedua pemohon dalam PHPU Pilpres 2024 di MK," imbuhnya.

Kedua pemohon, baik Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud, menurut Yusril dalam permohonannya mendalilkan adanya berbagai kecurangan dalam pilpres, antara lain adalah tudingan penyalahgunaan bansos untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Yang menjadi sasaran tudingan adalah Presiden Jokowi. Sementara Jokowi bukan pihak dalam perkara. Jokowi bukan kontestan Pilpres 2024," ujar Yusril.